Beranda | Berita | Beda Pendapat Tokoh Muda Dengan Ninik Mamak, Pemekaran Nagari Tertunda


Beda Pendapat Tokoh Muda dengan Ninik Mamak, Pemekaran Nagari Tertunda

11/04/2017 10:04:06 463

Dharmasraya, Infopublik- Kabupaten Dharmasraya yang baru berdiri 13 tahun silam melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, terus melakukan pengembangan daerah administrasi. Kabupaten pecahan dari Kabupaten Sijunjung ini pada mulanya terdiri dari 4 kecamatan dimekarkan menjadi 11 kecamatan. Jumlah nagari (desa) bertambah dari 21 menjadi 52 nagari. Selanjutnya nagari akan terus dikembangkan dalam rangka mempercepat proses pembangunan, serta untuk mempermudah pelayanan masyarakat.

“Untuk menjadi sebuah kecamatan sebenarnya harus ada minimal 10  nagari, dan kondisi saat ini rata-rata jumlah nagari per kecamatan baru 5-6 nagari” demikian penjelasan Kepala Bagian Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah kabupaten Dharmasraya, Asril AP, dalam rapat pemekaran nagari di kantor Walinagari Sikabau, Dharmasraya, Senin (10/04/17) pukul. 29.15 WIB.

Ditambahkannya, bahwa untuk membentuk sebuah nagari dipersyaratkan memiliki 4000 jiwa penduduk atau 800 kepala keluarga (KK). Kalau dilihat dari jumlah penduduk, Sikabau memang belum layak dimekarkan, namun berdasarkan jumlah KK yang sudah mencapai 1800 KK, nagari Sikabau harus dimekarkan” ungkapnya.

Rapat yang dipimpin Walinagari Sikabau, Abdulrazak itu berlangsung cukup alot, karena adanya perbedaan pendapat antara tokoh muda yang dimotori Hari Purnama (31) dengan Ninik Mamak (tokoh adat) yang dimotori Jamhur, Dt. Jati (56).  Tokoh muda sangat menginginkan adanya pemekaran wilayah, guna mempercepat akses pembangunan.

“ Kalau wilayahnya terlalu luas, tentu sulit bagi seorang Walinagari (setingkat Kepala Desa) untuk mengurus warganya” ungkap Hari Purnama yang mendapat support dari barisan muda. Lebih lanjut putra Anton Hilman itu menjelaskan, pemekaran adalah suatu keharusan. Sekarang sudah ada peluang dari Pemdakab. Dharmasraya, kita harus manfaatkan peluang itu, tandasnya.

Sementara itu, tokoh ninik mamak yang juga merangkap sebagai ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), menghimbau masyarakat jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebuah pemekaran memiliki berbagai konsekwensi, apalagi daerah kita terikat dengan hukum tanah ulayat (tanah yang dikuasai tokoh adat).

Perdebatan alot terus berlanjut hingga pukul 23.00 WIB, tanpa menghasilkan kesepakatan. Rapat akan dilanjutkan dengan rapat tertutup bagi para ninik mamak, dan rapat umum akan digelar minggu depan (Senin, 17/10/17).

“Malam ini akan dilaksanakan rapat tertutup khusus bagi ninik mamak, dan rapat umum akan dilanjutnya minggu depan, ungkap Abdulrazak”.